• Senarai

    "Tugas kemanusiaan kita sebagai hamba Tuhan adalah jujur," itu salah satu prinsip hidup yang membimbingku meniti kehidupan.

    Jujur berarti kita membuka hati dan pikiran kita selapang-lapangnya, tanpa pretensi apapun saat menjalani kehidupan. Jujur berarti tak memiliki setitik apapun yang kita sembunyikan dari Tuhan dan juga manusia. Jujur adalah menyatakan apa-adanya, walaupun itu mungkin merugikan kepentingan pribadi kita dan kelompok kita.

    Setelah jujur, kita belajar bersetia dengan kejujuran kita. Tak mudah untuk bersetia, sebab banyak hal yang berusaha merintangi kita. Itu mungkin kepentingan kita, ketakutan kita, keinginan kita, atau apapun yang melekat dalam diri kita. Di dalam kesetiaan, kita berusaha agar setiap keputusan kita tidak didorong oleh ketakutan atau keinginan, tetapi oleh nurani yang jujur itu.

    Dan sebagai pondasi dari kejujuran dan kesetiaan adalah kecintaan kita yang utuh kepada Tuhan, kebenaran, dan kemanusiaan. Tak ada pretensi buruk apapun yang boleh bersemi di hati dan pikiran kita, bahkan terhadap orang yang bersikap jahat dan memusuhi kita.

    Melalui blog ini, aku sedang belajar jujur dan bersetia dengan nuraniku.

MUI minta pemimpin Ahmadiyah diadili

Bola liar keputusan Bakor Pakem untuk mendorong pelarangan Jemaat Ahmadiyah terus bergulir. MUI yang selama ini berada di awal dan di depan dalam usaha melarang Jemaat Ahmadiyah mulai memanfaatkan sikap pemerintah melalui yang dibuat oleh Bakor Pakem hari ini.

Dalam liputan DetikCom, ketua MUI yang juga anggota Dewan Penasihat Presiden, KH Ma’ruf Amin meminta agar para pemimpin Ahmadiyah diadili. Sikap MUI ini bukan mendinginkan suasana, tetapi terlihat justru mengambil manfaat dari situasi yang didorongnya sejak lama.

Jika diteruskan, pengadilan terhadap Ahmadiyah ini akan menjadi preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia. Ada sebuah proses yang dilaksanakan secara terbalik.

Proses pembatasan hak warga negara seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum/pengadilan. Jemaat Ahmadiyah seharusnya dibuktikan dulu di pengadilan apakah melanggar hukum atau tidak. Dari sana, baru diambil keputusan politik mengenai organisasi Ahmadiyah.

Yang terjadi sekarang, melalui tekanan massa yang mengikuti fatwanya, MUI berhasil mendorong pemerintah untuk mengambil sikap politik melarang Ahmadiyah. Pertimbangan yang menjadi acuan pemerintah bukan konstitusi atau aturan hukum, tetapi fatwa MUI, sebuah legal opinion (yang tidak mengikat secara hukum) yang tak memiliki kedudukan dalam ketatanegaraan Indonesia.

Keputusan politik ini sekarang sedang didorong MUI untuk menjadi alasan mengkriminalkan warga Ahmadiyah.

***

Pemerintah memilih untuk mengedepankan politik dibandingkan hukum. Apakah kita tidak belajar dari peristiwa G-30-S PKI yang meluluhlantakkan begitu banyak warga negara Indonesia?

Begitu politik (suka atau tidak suka) mengabaikan hukum dan keadilan,  kita menatap dengan gundah mengenai masa depan Indonesia.

2 Tanggapan

  1. salam kenal akh,,, blog nya seru euy,,,,

  2. […] Penjelasan Jusuf Kalla ini memberikan angin yang menyegarkan bahwa Indonesia diatur berdasarkan hukum. Penjelasan itu menjawab seruan MUI yang meminta pemerintah mengadili pemimpin Ahmadiyah. […]

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: