• Senarai

    "Tugas kemanusiaan kita sebagai hamba Tuhan adalah jujur," itu salah satu prinsip hidup yang membimbingku meniti kehidupan.

    Jujur berarti kita membuka hati dan pikiran kita selapang-lapangnya, tanpa pretensi apapun saat menjalani kehidupan. Jujur berarti tak memiliki setitik apapun yang kita sembunyikan dari Tuhan dan juga manusia. Jujur adalah menyatakan apa-adanya, walaupun itu mungkin merugikan kepentingan pribadi kita dan kelompok kita.

    Setelah jujur, kita belajar bersetia dengan kejujuran kita. Tak mudah untuk bersetia, sebab banyak hal yang berusaha merintangi kita. Itu mungkin kepentingan kita, ketakutan kita, keinginan kita, atau apapun yang melekat dalam diri kita. Di dalam kesetiaan, kita berusaha agar setiap keputusan kita tidak didorong oleh ketakutan atau keinginan, tetapi oleh nurani yang jujur itu.

    Dan sebagai pondasi dari kejujuran dan kesetiaan adalah kecintaan kita yang utuh kepada Tuhan, kebenaran, dan kemanusiaan. Tak ada pretensi buruk apapun yang boleh bersemi di hati dan pikiran kita, bahkan terhadap orang yang bersikap jahat dan memusuhi kita.

    Melalui blog ini, aku sedang belajar jujur dan bersetia dengan nuraniku.

Pemasungan kebebasan beragama dan berkeyakinan

Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB) yang beranggotakan para pengacara yang bergiat melakukan advokasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan membuat catatan mengenai berbagai peristiwa keberagamaan sepanjang 2007.

Berikut isi catatan akhir tahun yang dibuat TPKB

CATATAN AKHIR TAHUN TPKB TAHUN 2007
”Pemasungan dan Pengekangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”

Pemasungan dan pengekangan kebebasan Beragama dan berkeyakinan sampai saat ini masih merupakan kejadian keseharian yang selalu meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai tindakan aksi kekerasan dan penyerangan atas nama agama oleh kelompok masyarakat kepada pemeluk agama tertentu seperti  pemeluk agama Kristen, Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), aliran Al- Qiyadah Al- Islamiyah, dan lain-lain. Tindakan itu dilakukan dengan merusak, menutup tempat ibadah dan menghalangi pemeluk suatu agama tertentu menjalankan agama, ibadah dan keyakinanannya.

Dari tindakan–tindakan kekerasan tersebut telah menunjukkan bahwa negara telah mengalami disfungsi yang seharusnya melindungi warganya. Selain itu Negara juga berperan memasung dan mengekang kebebasan warganya menjalankan agama dan keyakinananya.

Dari peritiwa pemasungan dan pengekangan kebebasan beragama di Indonesia, TPKB (Tim Pembela Kebebasan Beragama)  menyoroti beberapa hal yang menyebabkan terjadinya Pemasungan dan Pengekangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yakni:

1.  Adanya Pembiaran dari Negara.
Fakta di lapangan menunjukkan negara melalui aparat keamanan (kepolisian) tidak melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan/penyerang an yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada pemeluk agama tertentu. Contoh kasus yang bisa  diangkat ke permukaan adalah pembiaran Kepolisian atas tindakan kelompok masyarakat tertentu menghalangi, melarang Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sukapura, Jakarta Utara menjalankan ibadahnya yang terjadi bulan Maret Tahun 2007 sampai dengan sekarang. Selain larangan, Jemaat GPDI Immanuel Sukapura juga mengalami kekerasan fisik (pemukulan), ancaman, dan intimidasi dari sekelompok orang yang menghalangi ibadah tersebut. Kasus yang masih baru dan segar dalam ingatan kita adalah pembiaran aparat kepolisian atas penyerangan dan kekerasan massa terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tanggal 18 Desember 2007 yang telah mengakibatkan  3 orang mengalami luka-luka, 1 orang mengalami tusukan, 2 mesjid rusak berat dan 8 rumah milik Jemaah Ahmadiyah rusak. Demikian juga pada beberapa kasus lainnnya yang terjadi di Indonesia terkesan adanya pembiaran dari Negara. Dalam persfektif Hak Asasi manusia, bahwa kejadian itu merupakan pelanggaran Hak Asasasi Manusia melalui pembiaran atau yang dikenal dengan violence by ommission.

2.  Intervensi Negara kepada Keyakinan Warga Negara Secara Berlebihan.
TPKB melihat intervensi negara terhadap keyakinan warga secara berlebihan dilakukan melalui 2 bentuk, yakni: pertama, Pembentukan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Menteri Dalam Negeri, Polri, dimana salah satu keputusannya adalah menyatakan bahwa aliran Al-Qiyadah Al- Islamiyah sebagai aliran sesat karena ajarannya bertentangan dengan ajaran islam, karena itu PAKEM melarang ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, kedua, proses hukum. TPKB mengangkat 2 kasus intervensi negara terhadap keyakinan warganya tahun 2007 ini melalui proses hukum, yakni: 1. penangkapan aparat kepolisian kepada pimpinan dan pengikut aliran Al- Qiyadah Al- Islamiyah dengan tuduhan melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. 2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) 3 tahun penjara terhadap Muhamad Abdul Rachman dari Komunitas Eden tanggal 09 Oktober 2007 yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Desember 2006. Putusan MA tersebut menyatakan bahwa Abdul Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan menyiarkan tulisan di muka umum yang mengandung perasaan permusuhan, kebencian (pasal 156a KUHP dan pasal 157 KUHP). Dengan demikian, intervensi negara terhadap keyakinan tersebut merupakan pelanggaran hukum karena negara tidak mempunyai wewenang mengkriminalkan keyakinan warga negaranya sepanjang keyakinan tersebut tidak melanggar hukum. Jelas ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yaitu kebebasan internal atau disebut dengan  kebebasan menjadi (freedom to be) yaitu kebebasan menganut suatu agama dan juga kebebasan eksternal atau disebut dengan kebebasan bertindak (freedom to act) yang artinya kebebasan untuk memanifestasikan, mengimplementasikan ajaran agama dan keyakinan seseorang.

3. Fatwa MUI sebagai Sumber Konflik.
MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mengeluarkan Fatwa sesat terhadap aliran agama tertentu karena dinilai bertentangan dengan ajaran islam merupakan sumber konflik/masalah seperti Fatwa sesat terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), aliran Al- Qiyadah Al- Islamiyah, Komunitas Eden, dan aliran lainnya. Fatwa MUI ini menjadi alat pembenar (yustifikasi) bagi Kelompok Masyarakat (Kelompok Milisi) melakukan tindakan kekerasan atas nama agama kepada aliran agama tertentu yang dinilai sesat oleh MUI. Fatwa tersebut memicu konflik horizontal diantara masyarakat, seperti peristiwa tanggal 18 Desember 2007 yaitu serangan massa terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yang ironis adalah negara menggunakan Fatwa MUI sebagai pedoman untuk menentukan suatu aliran agama tertentu sesat atau tidak sesat, padahal MUI bukan merupakan representasi dari umat islam, bahkan dalam sistem hukum nasional Fatwa tidak dikenal. Oleh karena itu Fatwa MUI yang digunakan Negara sebagai dasar merupakan kekeliruan dan bertentangan dengan prinsip hukum.

4. Negara Mengeluarkan Peraturan yang Memasung dan Membatasi  Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah atau sering disebut dengan Perber Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan ini menentukan pembatasan-pembatas an untuk mendirikan rumah ibadah bagi warga Negara pemeluk agama tertentu, misalnya syarat 90 orang untuk pendirian tempat ibadah (pasal 14 ayat (2) huruf a), dan dukungan 60 orang untuk pendirian rumah ibadah (pasal 14 ayat (2) huruf b). Realitas menunjukkan pemeluk suatu agama tertentu kesulitan memenuhi syarat tersebut. Dalam praktek kehidupan beragama menunjukan bahwa Peraturan bersama tersebut berimplikasi pada aksi-aksi kekerasan oleh sekelompok masyarakat yaitu dengan melakukan perususakan dan penutupan rumah ibadah/Gereja. Peristiwa seperti ini sudah sering terjadi di seluruh daerah di Indonesia seperti peristiwa tanggal 23 November 2007 yang lalu yaitu penutupan Gereja Katolik Damai Krsitus di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Data Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tahun 2004- 2007 menunjukkan rumah ibadah yang ditutup, dirusak dan mengalami kesulitan melakukan ibadah sangat banyak yaitu 108 Gereja.

Pada tanggal 28 Maret 2006, TPKB telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 dengan Register Perkara No. 14P/HUM/Th.2006, tetapi sampai saat ini MA belum memberikan Putusan terhadap Judial Review tersebut.

Kesimpulan dan Himbauan:
Dari apa yang diuraikan di atas,  TPKB menyimpulkan bahwa negara telah mengingkari hak atas kebebasan beragama warganya sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun hukum Internasional yaitu pasal 28 dan 29 UUD 1945, pasal  18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manuia (DUHAM), pasal 18 Internasional Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) melalui UU. No. 12 Tahun 2005,  pasal 22 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian Negara telah mengabaikan amanat konstiusi dan hukum internasional HAM yang memberi mandat kepada negara (state) untuk melaksanakan kewajibannya (obligation) yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfil) Hak Asasi warganya.

Dengan melihat fenomena Pemasungan kebebasan Beragama di Indonesia, TPKB  memberikan himbaun kepada Negara, yaitu:

1. Memberikan jaminan dan kepastian kepada warganya dalam menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing sebagaimana amanat Konstitusi dan hukum internasional HAM.
2. Melakukan tindakan tegas kepada kelompok milisi yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama melalui proses hukum.
3. Mencabut semua Peraturan Perundang-Undangan yang memasung dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu TPKB juga menghimbau masyarakat supaya:

1. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
2. Menghindari kekerasan dan mengedepankan dialog jika menganggap ada perbedaan paham keagamaan dan keyakinan.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: