Menyedihkan melihat betapa ajaran Tuhan pun tak bisa membantu manusia menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang sangat tajam dengan cara yang beradab/bermoral. Untuk kesekian kalinya, terjadi penghancuran masjid milik Jemaat Ahmadiyah (Masjid Mubarak Mahato) di Rokan Hilir, Riau.

Selengkapnya posting sudah aku pindahkan di:

http://www.detaknurani.com/2008/10/18/video-penghancuran-masjid-mahato-di-rokan-hilir-riau/#more-638

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Berkehendak dan Memberikan Berkah, hari ini situs Detak Nurani selesai dibuat, diupload, dan mulai bisa diakses secara live. Blog DetakNurani merupakan kelanjutan dari blog turunkebumi ini, sekaligus rangkuman dengan isi yang lebih lengkap mengenai berbagai isu spiritualitas.

Masih banyak detil yang harus diperbaiki. Walaupun begitu, rumah baru ini sudah bisa dikunjungi bagi siapapun yang ingin mampir.

Monggo, silakan berkunjung dan berbincang di http://detaknurani.com.

Berita di DetikCom, hari ini (28/8/2008) para aktivis FPI yang menghadiri sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjambak dan menampar seorang wanita yang ada di dalam ruang sidang. Menurut berita DetikCom itu, alasannya adalah karena wanita itu meneriakkan “teroris”.

***

Berita itu begitu menghentak kesadaranku. Jika ada sekumpulan preman laki-laki mengeroyok perempuan saja menurutku sebuah hal yang gila dan sangat tidak pantas. Sekarang, sekumpulan orang yang menyatakan sedang membawa kebenaran (bahkan kebenaran dari Tuhan) mengeroyok seorang perempuan. Betul-betul tidak masuk akal.

Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Apa yang bisa disakiti dengan kata-kata? Jika pun kata-kata bisa menyakitkan, mengapa tidak dibalas dengan kata-kata juga, tetapi dengan kekerasan fisik?

Apakah kebenaran Tuhan semacam ini yang hendak ditegakkan di tengah masyarakat? Berbeda pendapat/keyakinan diselesaikan dengan kekerasan? Kekerasan dilakukan terhadap siapapun yang menyinggung, tak peduli dia perempuan?

Aku masih bingung, mengapa masih ada simpati terhadap kebenaran dan model perjuangan semacam ini…?

***

Update siang ini dari peserta sidang Rizieq Shihab, yang menjadi korban adalah seorang aktivis National Integration Movement (NIM). Alasan penganiayaan di ruang sidang itu adalah karena dia tidak mau pindah dari tempat duduknya, walaupun disuruh dan dipaksa oleh massa FPI. Tidak ada teriakan “teroris” yang dikeluarkan wanita itu. Ada dua saksi dari NIM yang ada bersamanya dan telah mengadukannya ke polisi.

Fenomena pertama saja sudah sangat menyedihkan. Apalagi kalau benar kejadian yang sesungguhnya adalah yang kedua.

==

Update (29/8): DetikCom memberitakan kronologi peristiwanya.  Ternyata gabungan kedua versi cerita di atas. Isti (nama wanita itu) sudah duduk di dalam ruang sidang. Kemudian diusir paksa oleh massa FPI yang datang belakangan; diusir, dibilang kafir berulang-ulang, bahkan didorong dan disikut. Karena tidak tahan, dia berdiri. Ketika berdiri itu, seorang anggota FPI mencengkeramnya.

Dia kemudian berkomentar: ” ya inilah kenapa Islam disebut teroris.”

Mendengar komentar itu, ibu yang mendorongnya tadi berteriak2 sambil menyebarkan fitnah dan provokasi bahwa “FPI dikatakan teroris”. Itulah sumber penganiayaan yang dilakukan FPI kepada seorang wanita itu….

Genosida berarti suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras atau kelompok kepercayaan. Genosida adalah suatu proses yang terdiri dari delapan buah tahap. Tahapan- tahapan ini terjadi berurutan dan dapat diprediksikan sebelumnya.

1. Penggolongan atau klasifikasi

Dalam suatu masyarakat yang majemuk, sering terjadi suatu pembedaan antara “kita” dan “mereka”. Perbedaan itu didasari oleh suku, ras, agama, golongan serta ideologi. Penggolongan Dayak dan Madura, Islam dan Kristen, Pribumi dan non-pribumi merupakan tahap awal genosida yang bisa dicegah dengan adanya suatu lembaga, kegiatan ataupun cara pandang yang mampu mengolah dan memfasilitasi perbedaan itu menjadi suatu hal yang positif. Dalam hal perbedaan suku, lembaga agama bisa memfasilitasi perbedaan itu. Dan dalam hal perbedaan agama, negaralah yang mampu memfasilitasinya, walau bukan menjadi satu- satunya pihak yang berperan.

2. Simbolisasi

Kita memberi nama atau simbol tertentu untuk perbedaan itu. Banyak julukan-julukan yang ada di masyarakat seperti “cina” untuk warga keturunan ras Tionghoa, julukan “kaum salibis” untuk menggambarkan warga Kristen, “ekstrimis”, “komunis”. “fundamentalis” dan sebutan-sebutan lainnya untuk membedakan antar kelompok dan menerapkan julukan itu kepada setiap anggota kelompok. Simbolisasi adalah suatu hal yang lumrah dan tidak selalu berbuntut genosida, kecuali jika meningkat ke tahap berikutnya, dehumanisasi. Simbolisasi akan berpeluang besar meningkat ke tahap berikutnya jika bercampur dengan kebencian. Simbolisasi dapat dicegah misalnya dengan melarang secara resmi simbol-simbol kebencian, atau melarang kampanye- kampanye kebencian yang sering terjadi di masyarakat saat ini. Simbol swastika Nazi misalnya, menjadi simbol yang dilarang untuk dipergunakan.

3. Dehumanisasi

Artinya kurang lebih “menurunkan derajat kemanusiaan”, “tidak menghargai kemanusiaan seseorang” atau “meniadakan hak pada seseorang”. Suatu kelompok mengingkari kemanusiaan kelompok lainnya, menganggapnya bukan manusia, sehingga meniadakan rasa berdosa dalam pembunuhan terhadap kelompok itu. Pada tahap ini propaganda-propaganda melalui media massa, selebaran atau sarana- sarana umum lainnya digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain. Guna mencegah tahap ini berkembang, haruslah dibedakan antara kampanye-kampanye kebencian dengan kebebasan mengutarakan pendapat. Kampanye kebencian bukanlah demokrasi, sehingga media massa yang menyebarkan kebencian harus ditutup, dan propaganda kebencian haruslah dilarang. Kejahatan dan kekejaman karena kebencian haruslah segera dihukum.

4. Pengorganisasian

Genosida selalu terorganisir, biasanya oleh negara, terkadang dilakukan oleh kelompok informal seperti milisi dan pasukan sipil atau oleh teroris. Pengorganisasian tercermin dari adanya pelatihan, pembekalan senjata dan perencanaan genosida. Dalam kasus Armenia dan Nazi, suatu pasukan khusus dibentuk untuk melakukan genosida. Untuk mencegah tahap ini berkembang, kelompok informal seperti milisi bersenjata haruslah dilarang keberadaannya. Perserikatan Bangsa- Bangsa harus mengusahakan agar penjualan senjata ke negara- negara yang terlibat genosida tidak terjadi.

5. Polarisasi/pemecahbelahan

Kelompok ekstrimis menyiarkan propaganda- propaganda yang bersifat memecah belah, hukum atau peraturan sering digunakan. Misalnya melarang perkawinan campur atau interaksi sosial antar kelompok yang berbeda. Kaum moderat, yang tidak ingin terlibat dalam situasi kebencian menjadi sasaran intimidasi dan pembungkaman. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberi perlindungan serta dukungan terhadap golongan moderat atau organisasi kemanusiaan. Jika sampai kelompok ekstrimis melakukan kudeta, hendaknya dikenai sanksi internasional.

6. Persiapan

Pada tahap ini terjadi pengidentifikasian dan penyortiran terhadap korban, daftar- daftar korban dibuat dan disebarkan. Anggota dari kelompok korban dipaksa untuk mengenakan atribut tertentu. Korban-korban ini lalu dikelompokkan dan dikirim ke kamp- kamp konsentrasi atau dibuang ke daerah yang minus sehingga menderita kelaparan dan kekurangan kebutuhan hidup. Pada tahap ini, peringatan bahaya Genosida harus segera dibuat dan ditindaklanjuti, baik oleh PBB maupun badan-badan Internasional lainnya.

Pengorganisasian kelompok humanitarian juga merupakan hal yang penting untuk membantu para korban dalam hal asistensi, advokasi, kampanye dll. Sebelum pembantaian simpatisan PKI tahun 1965 terjadi, daftar anggota- anggota PKI disebarkan oleh CIA dan daftar ini dipakai oleh angkatan darat guna melikuidasi PKI. Sedangkan contoh bagaimana korban dikirim ke daerah minus adalah ketika orang-orang keturunan Armenia dipaksa mengungsi ke daerah gurun oleh pemerintahan Turki.

7. Pembasmian

Suatu pembunuhan massal yang disebut Genosida dimulai, seringkali secara legal (contoh pembantaian Nazi oleh Yahudi dan pembantaian orang Armenia oleh pemerintahan Turki). Disebut pembasmian karena bagi para pembasmi, hal ini mirip tindakan membasmi hama atau binatang, dimana korban tidak lagi dihargai eksistensi kemanusiaannya. Jika pembunuhan disponsori oleh negara, Angkatan Bersenjata yang bertindak melakukan hal ini dibantu oleh milisi sipil bersenjata. Walaupun tidak terlibat langsung, jika negara gagal melindungi warga negaranya dari ancaman genosida dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh kelompok lain, maka negarapun harus bertanggung jawab atas kegagalannya ini. Oleh karena itu sangatlah penting peran negara dalam mencegah perkembangan tahap genosida sedini mungkin. Terkadang genosida disusul tindakan balasan oleh kelompok yang dirugikan, sehingga mengakibatkan lingkaran kekerasan berlanjut. Dalam mengatasi pembasmian, diperlukan suatu kekuatan militer bersenjata yang bertugas mencegah berlanjutnya kekerasan. Suatu daerah bebas yang bisa menampung pengungsi perlu diadakan dan dilindungi oleh suatu pasukan internasional. Campur tangan internasional mendesak dalam hal ini.

8. Penyangkalan

selalu menyusul setelah terjadinya genosida. Penyangkalan ini merupakan indikasi bahwa genosida akan berlanjut. Pelaku genosida akan berusaha menghilangkan bukti- bukti misalnya dengan pembakaran jenazah, atau intimidasi dan ancaman terhadap para saksi. Pada genosida yang terencana rapi, biasanya penghilangan bukti ini sudah menjadi satu paket dalam kegiatan pembasmian, misalnya setelah korban- korban dihabisi, tubuh mereka lalu dikremasi atau dikuburkan di suatu tempat khusus yang sulit ditemukan. Para pelaku menyangkal keterlibatan mereka, dan sering justru menyalahkan para korban atas apa yang terjadi. Mereka mempersulit proses penegakan hukum dan terus berkuasa sampai mereka diturunkan paksa dan menjadi pelarian. Mereka tetap saja susah untuk diadili seperti apa yang terjadi pada Pol Pot atau Idi Amin, kecuali mereka tertangkap dan diadili. Pengadilan seperti yang terjadi terhadap pelaku di Yugoslavia atau Rwanda mugnkin saja tidak berhasil menyeret seluruh pelaku, namun dengan kemauan politik, beberapa dari mereka bisa diadili dan menjadi contoh agar di masa depan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Disadur dari tulisan Dr. Gregory H. Stanton, Presiden Genocide Watch

Informasi lebih lanjut mengenai Genosida bisa dilihat di http://www.genocidewatch.org

(Aku mendapatkan tulisan ini dari seorang teman, Aquino, melalui sebuah milis. Artikel ini bagus untuk merefleksikan sebuah proses yang sedang terjadi pada teman-teman Ahmadiyah di Indonesia. Ahmadiyah tidak mengalami genosida, dan kita juga tak ingin ada genosida pada siapapun yang dianggap berbeda. )

Akhir-akhir ini, ada dua ekspresi beragama yang cukup mencuat di publik.

Yang pertama adalah kekerasan mengatasnamakan agama. Atas nama pembelaan terhadap kemuliaan Tuhan dan agama, sekelompok orang menghalalkan dan mempraktekkan kekerasan kepada orang lain yang dianggap sesat atau berbeda. Dalam bentuk ekstrem, kita pernah menyaksikannya dalam bentuk bom Bali. Dalam skala yang lebih kecil (walaupun tetap saja mengkhawatirkan), penyerangan dan anarkisme mengatasnamakan agama sering kita saksikan di berbagai kota di Indonesia. Yang terakhir adalah penyerangan FPI terhadap massa AKKB yang sedang melakukan aksi damai di Monas dan aksi balasan terhadap FPI di Cirebon/Yogya.

Menyikapi kekerasan yang dilakukan FPI, ada lagi ekspresi beragama yang berbeda, tetapi juga mengkhawatirkan (dari sisi religius). Itulah penggunaan ilmu klenik kekebalan yang mengatasnamakan ajaran Tuhan.

Buatku, rasanya seperti de ja vu. Rasanya teringat perjalanan yang pernah diperintahkan Malaikat Jibril di Eden pada tahun 2003. Pada waktu itu, aku ikut perjalanan menyampaikan peringatan Tuhan dari satu kota ke kota lain. Kami mendatangi dua kelompok besar, yaitu kelompok radikal dan makam2 keramat. Di kelompok radikal, kami menyampaikan pesan Tuhan agar mereka menebarkan Islam yang sejuk dan menjaga Islam dari kekerasan mengatasnamakan ajaran Tuhan. Di makam-makam walisongo, kami menyampaikan peringatan tentang kemusyrikan yang dibalut ajaran Islam. Catatan mengenai perjalanan itu pernah aku tuliskan” “Lawatan Duta Cahaya”. Ceritanya bisa dibaca di SINI, bukunya bisa didownload di SINI.

Duh.. sekarang dua kelompok yang diperingatkan Tuhan itu sedang berhadapan dengan “kebenaran” nya sendiri-sendiri. Yang satu menggunakan bambu dan pentungan, yang satunya lagi menggunakan ilmu kekebalan. Duh… ternyata tak mudah ya memelihara spiritualitas yang jernih sekaligus anti-kekerasan..

***

Tuhan, kami bermohon perlindungan untuk semua umat-Mu yang mencintai-Mu dan memelihara kesuciannya di manapun berada. Amin.

Soal Jemaat Ahmadiyah di Indonesia ini memang kompleks. Sebab, Indonesia bukanlahnegara Islam. Kalau Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan Syariat Islam, persoalan Ahmadiyah akan selesai dengan pelarangan Ahmadiyah sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi dan Pakistan. Argumentasi para penentang Ahmadiyah pasti akan dikabulkan.

Demikian pun, seandainya Indonesia adalah negara sekuler yang memisahkan secara tegas antara agama dan keyakinan, maka persoalan Ahmadiyah tidak akan muncul karena negara tidak campur tangan pada urusan keyakinan warga negaranya.

Repotnya Indonesia bukan negara Islam, tetapi bukan juga negara sekuler. Lalu, negara apa ya..? Jangan-jangan negara bukan-bukan, he…he.. (*joking*)

Karena Indonesia bukan negara Islam, permintaan MUI dan FUI agar negara melarang dan membubarkan Ahmadiyah menjadi tidak mudah. Atas dasar apa pelarangan itu? Apakah fatwa MUI bisa menjadi dasar bagi negara untuk bertindak? Jika iya, atas dasar hukum apakah sehingga fatwa MUI bisa menjadi dasar pengambilan keputusan negara?

Ada komplikasi dan konsekuensi besar jika fatwa MUI dianggap sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan NKRI. Kalau MUI memfatwakan bahwa bunga bank konvensional adalah haram, apakah negara harus bertindak berdasarkan itu untuk mengatur sistem perbankan nasional? Apakah jika ada sebuah acara/kegiatan/organisasi yang difatwakan sesat oleh MUI, lalu negara harus bertindak?

Argumentasi kedua dari dorongan pelarangan Ahmadiyah adalah kepentingan warga negara (umat Islam) yang merasa dicederai. Bagaimana membuktikan pencederaan itu? Apakah mekanisme politik/pembentukan opini/tekanan massa dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan negara? Apakah keberatan warga negara lain dapat menjadi alasan untukpembatasan hak warga negara lain (yang prosesnya dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum)?

Argumentasi kelompok sesat dan penghinaan terhadap Islam juga tidak bisa begitu saja diaplikasikan dalam ketetapan negara. Yang utama bukan hanya karena masalah pembuktian argumentasi itu yang harus dilakukan melalui mekanisme hukum (bukan mekanisme politik).

Tetapi, pertanyaannya juga adalah apakah negara mengurusi sesat-atau tidak sesatnya sebuah kelompok yang dianut warga negaranya? Ataukah, negara hanya mengurusi jika ada pelanggaran hukum/perilaku kriminal, dilakukan oleh siapapun tanpa melihat agama/keyakinannya?

Argumen lain yang sering diajukan adalah meresahkan umum. Pertanyaannya: apakah Ahmadiyah melakukan provokasi dan tindakan-tindakan meresahkan dalam dakwahnya?

Argumen lain yang sering diajukan adalah rujukan pada penyikapan yang diambil oleh Arab Saudi/Pakistan dan juga fatwa dari lembaga Islam seperti Rabithah A’lam Islami. Lembaga-lembaga agama seperti Dewan Dakwah (DDII) boleh saja mewajibkan anggotanya untuk tunduk pada fatwa dan keputusan itu. Tetapi, apakah hukum NKRI yang tidak berdasarkan syariat Islam harus tunduk pada fatwa Rabithah dan mengikuti sikap Arab Saudi?

Satu lagi yang membuat urusan Ahmadiyah ini semakin kompleks adalah sudut pandang yang berbeda. Para penentang Ahmadiyah mewanti-wanti dengan keras bahwa Ahmadiyah ini adalah urusan internal umat Islam. Kalau memang ini adalah urusan internal umat Islam, maka fatwa MUI dan putusan internal umat Islam semestinya sudah mencukupi. Tetapi karena yang diminta adalah keterlibatan negara untuk ikut campur, di sinilah titik kepelikan masalahnya. Sebab, negara adalah milik semua kelompok. Dalam konteks pro-kontra Ahmadiyah, inti keberatan dari pihak yang berseberangan dengan kelompok anti-Ahmadiyah adalah mengenai peran negara. Ini bukan mengenai mendukung atau anti Ahmadiyah, tetapi bagaimana peran negara kepada para warganegaranya.

**

Dalam pengamatanku, pro-kontra mengenai pelarangan Ahmadiyah bukan mengenai membela Islam dan membenci Islam. Bukan seperti itu. Tetapi, sekali lagi inti masalahnya adalah diskursus mengenai peran negara dalam soal keyakinan warganegaranya. Isunya adalah bagaimana sebuah perbedaan keyakinan yang sangat tajam disikapi dalam konteks institusi negara.

Ini adalah ujian yang sangat berat dalam kehidupan beragama dan bernegara di NKRI. Betapapun rumitnya masalah ini, semoga kedewasaan dan kontrol diri lebih mengemuka. Semoga tidak ada kekerasan dan darah yang tertumpah lagi karena urusan ini.

Penyerbuan FPI ke massa AKKBB terus memicu ekses. Setelah pelepasan papan FPI di Cirebon, menyusul aksi pelepasan papan FPI di Yogyakarta yang memicu konflik.

Ini bukan sinyal yang bagus untuk Indonesia.

Substansi problem dari penyerbuan FPI kepada massa AKKBB di Monas adalah penggunaan kekerasan dalam dialektika kemasyarakatan. Yang harus ditentang adalah penggunaan kekerasan untuk memaksakan sebuah kehendak/keyakinan/opini di masyarakat. Tak peduli dilakukan oleh FPI, Lasyar bla bla, atau siapapun; kekerasan itu harus ditentang.

Dalam kehidupan di masyarakat di manapun, perbedaan adalah realitas manusiawi yang ada. Perbedaan itu bisa dalam rentang sempit, tetapi bisa juga dalam rentang yang sangat lebar dan dianggap fundamental.

Isunya adalah: bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan itu?

Dalam paradigma masyarakat modern, penggunaan kekerasan adalah sebuah hal yang ditabukan. Anti-kekerasan adalah paradigma dasar ajaran Tuhan dan juga kehidupan bermasyarakat modern yang beradab. Jika ada perselisihan, penyelesaian melalui hukum adalah jalan yang ditempuh.

Diperlukan kesabaran dan ketrampilan baru bagi masyarakat untuk menuju kehidupan sosial modern yang mengedepankan hukum. Sering, godaannya adalah ketidaksabaran untuk memastikan bahwa keyakinan/pendapat kitalah yang menang.

Apapun perbedaan yang ada, kita membutuhkan pemimpin dan masyarakat yang anti-kekerasan. Kita tak membutuhkan retorika dari pemimpin yang mengancamkan kekerasan dan anarkisme masyarakat, apalagi pemimpin yang terlibat melakukan kekerasan secara nyata.

Kita menentang siapapun yang melakukan kekerasan!

Berikut ini daftar korban (yang sempat teridentifikasi) oleh AKKBB dalam aksi serangan FPI terhadap AKKBB di Monas (1/6).

Korban (yang sempat teridentifikasi)
1. Imdadun Rahmat : Memar di sekujur badan, kepala bocor
2. M. Guntur Romli : Memar di sekujur badan, hidung patah
3. KH Maman Imanulhaq : Memar di sekujur badan, sobek di dagu
4. Ahmad Suaedy : Memar di punggung, sobek di dagu
5. Dr. Syafii Anwar : Kepala berdarah
6. Hamid Taher : Gegar otak ringan dan tangan kiri patah
7. Niratun (sempat dibawah ke RS. Tarakan), luka dikepala dengan 4 jahitan dan muntah-muntah, badan memar akibat pukulan.

8. Joanes : Sobek di kepala, 7 jahitan
9. Bernard : Sobek di kepala, 7 jahitan
10. Omink : Gegar otak
11. Doni : Memar di perut dan kaki
12. Sopir soundsystem : Memar dan luka di beberapa bagian badan
13. Yogi : Memar tangan dan punggung
14. Heru : Memar punggung
15. Siti Maryam : Luka pukul di pelipis kanan & lutut
16. Ela : Luka pinggang dan lutut, terjatuh
17. Ataurrahman : Kening berdarah
18. Sarip : Luka memar di punggung
19. Yaya : Memar di leher belakang
20. Dani H : Memar di punggung
21. Nurbarjah : Kepala berdarah karena pukulan
22. Yanto : hidung berdarah karena pukulan
23. Jaka : Tangan berdarah karena pukulan
24. Lukman : Memar di kaki dan punggung
25. Suleman : Luka di kepala
26. Said : Memar di badan
27. Kusworo : Memar di badan
28. Sair : luka sobek di jari
29. Firdaus (memar di tangan dan kepala)
30. Edi (memar di kepala)
31. Arif – Bogor (luka jahit di dahi)
32. Sunandar : Memar di badan dan mata kemasukan pasir
33. Soleh, luka memar (benjol) di kepala
34. Mahdi, luka memar (benjol) di kepala
35. Fathir luka memar disekujur punggung.
36. Abdul Chair, bibir pecah.
37. Mulyadi, memar (bengkak) ditangan kanan.
38. Darmawan luka memar.
39. Uman, luka memar disekujur tubuh dan tangan.
40. Agil, luka memar dikepala.
41. Mubarik Ahmad, luka memar di punggung.
42. Khalil A. Nawir, luka memar ditangan.
43. Mobil soundsystem : rusak
44. Soundsystem : rusak, terbakar
45. Backdrop 9 x 7 : terbakar
46. Gitar : rusak

Ada kronologi penyerbuan FPI di Monas versi FPI ada kronologi penyerbuan versi AKKBB. Karena kronologi versi FPI sudah dimuat di DetikCom, berikut ini kronologi versi AKKBB yang aku dapat.

Silakan masyarakat menilai sendiri.

Kronologi Tragedi Pancasila Berdarah
Aksi 63 tahun Pancasila; “Satu Indonesia untuk Semua”
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)
Pelataran Monas, 1 Juni 2008

12.45
Massa AKKBB mulai berdatangan ke belakang Stasiun Gambir, bercampur dengan massa gerak jalan sehat PDIP. Ada 3-4 polisi yang mengatur lalu lintas dan mengatur massa PDIP yang menuju pulang

12.55
Massa AKKBB yang lain berdatangan ke dalam Pelataran Monas, berkumpul di satu titik untuk konsolidasi.

13.10
Massa AKKBB yang berada di belakang Stasiun Gambir berjalan menuju ke dalam Monas untuk merapatkan barisan dengan massa yang lain, untuk memberi kesempatan kepada massa PDIP membubarkan diri dari tempat parkir di belakang Stasiun. Ada seorang polisi berpakaian preman yang berkumpul di lokasi ini, dan 2 polisi berseragam agak jauh dari lokasi.

13.20
500-an massa FPI-HTI berjalan dari arah utara selayaknya orang baris berbaris.

13.25
Massa FPI-HTI sampai di depan massa AKKBB yang sedang mengatur barisan, dan tanpa basa basi langsung memukuli massa AKKBB yang sebagian duduk-duduk di aspal, tanpa perlawanan. Mereka memukuli membabi buta sambil berteriak: “Kamu Ahmadiyah ya”. “Allahu Akbar”. Tidak ada seorang aparat pun yang menolong. FPI-HTI sudah menyiapkan laskarnya dalam 4 lapis dan lapis terakhir laskar memakai baju hitam hitam, tutup muka dan senjata tajam seperti pedang, sejenis samurai, kayu seperti tombak. Juga pasir pedas yang dilemparkan ke mata.

13.30
Lapisan pertama membubarkan diri namun datang lapisan kedua sambil berteriak Allah Akbar dan minta lapisan pertama kembali menyerang, sehingga bertambah rombongan FPI-HTI yang menyerang teman teman AKKBB. Seorang polisi dengan mobil patroli datang menghampiri namun mobil nya ditendang beberapa orang FPI-HTI sehingga polisi itupun lari. Beberapa anggota AKKBB mencoba minta polisi berbuat sesuatu tapi polisi itu malah pergi. Mereka sempat dihampiri seorang anggota FPI-HTI dengan mengatakan,”Pergi lu, gue tahu lu Ahmadyah, pergi lu, mau mampus lu”.

13.35
Massa AKKBB sudah lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Serombongan polisi bermotor datang ke lokasi, melokalisir massa FPI-HTI. Massa FPI-HTI menghancurkan mobil dan soundsystem di dalamnya, kemudian membakarnya, di depan para polisi yang mengelilingi mereka.

14.00
Tim AKKBB menyisir seluruh lokasi, dan ada beberapa massa AKKBB yang masih tersisa di dalam dan tak berani keluar. Mereka memilih berdampur dengan pengunjung umum Monas, menunggu massa FPI-HTI bubar.

14.15
Massa FPI-HTI berjalan ke arah istana, bergabung dengan aksi HTI yang lain di depan istana.

14.28
AKKBB membuat konferensi pers dadakan di pelataran Galeri Nasional. Polisi mengingatkan massa AKKBB untuk tidak berlama-lama di Galeri Nasional, karena ada kemungkinan massa FPI-HTI masih akan mengejar.

15.00
Massa AKKBB bubar dari Pelataran Galeri Nasional

16.00
8 Sepeda motor berbendera FPI berhenti di depan Galeri Nasional dan melakukan pengamatan. Hanya tersisa beberapa orang di Pelataran Galeri Nasional.

]]> http://turunkebumi.wordpress.com/2008/06/03/kronologi-penyerbuan-fpi-ke-akkbb-versi-akkbb/feed/ 8 sumardiono http://turunkebumi.wordpress.com/2008/06/03/jangan-lagi-ada-kekerasan/ http://turunkebumi.wordpress.com/2008/06/03/jangan-lagi-ada-kekerasan/#comments Tue, 03 Jun 2008 02:27:00 +0000 sumardiono http://turunkebumi.wordpress.com/?p=595 ]]>

Penyerbuan FPI ke massa AKKBB terus memicu ekses. Setelah pelepasan papan FPI di Cirebon, menyusul aksi pelepasan papan FPI di Yogyakarta yang memicu konflik.

Ini bukan sinyal yang bagus untuk Indonesia.

Substansi problem dari penyerbuan FPI kepada massa AKKBB di Monas adalah penggunaan kekerasan dalam dialektika kemasyarakatan. Yang harus ditentang adalah penggunaan kekerasan untuk memaksakan sebuah kehendak/keyakinan/opini di masyarakat. Tak peduli dilakukan oleh FPI, Lasyar bla bla, atau siapapun; kekerasan itu harus ditentang.

Dalam kehidupan di masyarakat di manapun, perbedaan adalah realitas manusiawi yang ada. Perbedaan itu bisa dalam rentang sempit, tetapi bisa juga dalam rentang yang sangat lebar dan dianggap fundamental.

Isunya adalah: bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan itu?

Dalam paradigma masyarakat modern, penggunaan kekerasan adalah sebuah hal yang ditabukan. Anti-kekerasan adalah paradigma dasar ajaran Tuhan dan juga kehidupan bermasyarakat modern yang beradab. Jika ada perselisihan, penyelesaian melalui hukum adalah jalan yang ditempuh.

Diperlukan kesabaran dan ketrampilan baru bagi masyarakat untuk menuju kehidupan sosial modern yang mengedepankan hukum. Sering, godaannya adalah ketidaksabaran untuk memastikan bahwa keyakinan/pendapat kitalah yang menang.

Apapun perbedaan yang ada, kita membutuhkan pemimpin dan masyarakat yang anti-kekerasan. Kita tak membutuhkan retorika dari pemimpin yang mengancamkan kekerasan dan anarkisme masyarakat, apalagi pemimpin yang terlibat melakukan kekerasan secara nyata.

Kita menentang siapapun yang melakukan kekerasan!