Pokok penolakan terhadap SKB Ahmadiyah adalah berdasarkan hukum positif yang menjadi pijakan berdirinya NKRI. Penyelenggaraan negara diatur berdasarkan hukum dan diatur dengan hukum, bukan atas pandangan sebuah agama tertentu. Negara harus memperlakukan seluruh warga negara setara di hadapan hukum dan jika ada pelanggaran hukum diproses berdasarkan hukum positif yang mengatur negara.

Berita terkait: DetikCom

Menurut Mendagri, proses finalisasi rancangan SKB mengenai Ahmadiyah masih digodok dan diharapkan selesai siang ini.

So, kelihatannya masih tertunda lagi….

Sumber: DetikCom

Apa isinya? Apakah pelarangan Ahmadiyah sebagaimana desakan MUI dan FUI yang kemudian menjadi keputusan Bakorpakem? Ataukah jalan tengah lain karena desakan dari kalangan nasionalis-religius pun tak kalah kuatnya yang memperingatkan tentang disintegrasi NKRI.

Salah satu petinggi negara yang menerima logika dan aspirasi kelompok nasionalis-religius itu adalah Wapres Jusuf Kalla. Berita di The Jakarta Post mengungkap mengenai hal ini.

Government can’t drop Ahmadiyah ban: VP

Desy Nurhayati and Adianto P. Simamora , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 05/03/2008 12:21 PM | Headlines

Despite mounting pressure, the government cannot simply cancel a joint ministerial decree to outlaw the “heretic” Islamic sect Jamaah Ahmadiyah, the Vice President said Friday.

“We cannot just drop the proposal. There are many aspects to consider,” Vice President Jusuf Kalla said.

“The decision will have many religious, social and political ramifications.

“We should consider them very carefully, so as to take the most appropriate measure.

Furthermore, we need to consider the legality of each option,” Kalla said.

The deputy secretary to the Vice President and a Muslim scholar, Azyumardi Azra, said Kalla would not intervene in the decision on Ahmadiyah.

“I just asked him and he said the ‘ball’ is not with him,” Azyumardi said in a text message to The Jakarta Post.

A ban on Ahmadiyah, which was declared “heretic” by the Indonesian Ulema Council, will “benefit certain religious and political groups”, he said.

The religious and home affairs ministries have completed drafting the joint ministerial decree on the ban, Attorney General Hendarman Supandji said.

“It will be publicly announced at 10 a.m. on Monday at the Home Ministry,” he said in Magelang, Central Java, as quoted by Antara news agency.

The decree does not require presidential consent because it is within the three ministries’ authority, Hendarman said.

Many moderate Muslim scholars and human rights campaigners have warned hard-line Muslims would renew attacks on Ahmadiyah if the government goes ahead with its plan to ban the sect.

Earlier this week, a group calling itself the Jamaah Al Mubalighin Communication Forum set fire to a mosque belonging to Ahmadiyah in Parakan Salak village in Sukabumi, West Java.

Several days earlier, Ahmadiyah mosques in Garut and Bogor, West Java, were attacked by radical groups.

At Ciaruteun village in Bogor, Ahmadiyah members voluntarily closed their mosque to prevent possible attacks by Muslim extremists.

After questioning 50 witnesses, Sukabumi Police have detained 12 suspects allegedly involved in the Al Furqon mosque incident.

The police are yet to find the masterminds behind the incident. Their investigation indicates the attack was carried out spontaneously.

The National Commission on Human Rights is planning to file its recommendations on the issue to the government.

Sumber: The Jakarta Post

Isunya sekarang bukan SKB (karena hampir dipastikan SKB akan keluar), tetapi apa isi SKB-nya? Selain MUI dan FUI yang bersuara keras meminta pembubaran Ahmadiyah, ada kelompok nasionalis-religius yang menginginkan agar negara tetap berada dalam jalur Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi akar pendiriannya. Jika Ahmadiyah dianggap sebagai urusan umat Islam (sehingga umat lain tak boleh turut campur), maka negara memang tidak sepantasnya terlibat. Biarkan umat Islam memutuskan dan Fatwa MUI sudah lebih dari cukup.

Tetapi jika MUI dan FUI meminta negara untuk terlibat dalam urusan Ahmadiyah ini, maka MUI dan FUI harus membuka diri bahwa semua komponen negara boleh terlibat dalam pembahasan masalah ini. Sebab, ini terkait dengan negara dan warga negara, yang isinya bukan hanya MUI, FUI dan kelompoknya saja.

Tarik-menarik kuat sedang terjadi. Berita di Jakarta Post ini mewakili tarik-menarik keputusan yang sedang terjadi.

Berita mengenai rencana pengumuman ini dimuat di:
Harian Republika
The Jakarta Post

Salah satu yang bersuara keras terhadap rencana pelarangan Jemaat Ahmadiyah adalah Akar Djati, komunitas lintas agama/kelompok di Cirebon. Berikut ini pernyataan lengkap dari Akar Djati:

Akar Djati
Celebrating Diversity, Strengthening Solidarity: A Message From Cirebon

PERNYATAAN SIKAP

Negara Seharusnya Bersikap Tegas, Adil dan Netral Terhadap Semua Penganut Agama, Aliran Kepercayaan dan Sekte

Kekerasan berbasis agama semakin marak terjadi hampir di tiap daerah di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kekerasan yang diikuti dengan diskriminasi, subordinasi, stigmatisasi bahkan kriminalisasi terhadap beberapa keyakinan ini sama sekali tidak mendapat tindakan tegas dari pemerintah. Pemerintah dinilai telah lalai dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak warga negara minoritas, khususnya minoritas agama. Serta tidak adanya pengusutan hukum secara tuntas terhadap para pelaku pelanggaran, termasuk pelanggaran yang menimpa Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Menyikapi soal rencana pembubaran Ahmadiyah oleh pemerintah, menurut hasil pertemuan intensif antara Depag dan Kejari, kami menilai negara telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi NKRI yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 serta UU No.12 Tahun 2005 mengenai kebebasan memeluk agama dan keyakinan serta mendapat perlakuan yang sama didepan hukum.

Rencana pembubaran ini berpotensi pada pecahnya persatuan dan kesatuan NKRI, memperluas konflik horisontal, serta dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa dimata internasional sebagai salah satu negara yang ikut serta meratifikasi kovenan hak sipil dan politik.

Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah, aparat negara, elemen negara, organisasi keagamaan, dan elemen masyarakat lainnya sebagai berikut:

• Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak asasi bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 E dan UU No.39 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
• Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam agama, keyakinan, etnis, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain;
• Ajaran semua agama, nilai-nilai adat Nusantara yang mengajarkan dan mewajibkan kepada penganut dan pemeluknya untuk selalu bersatu, bertindak adil, saling menghormati dan menyayangi kepada sesama manusia;
• Bangsa Indonesia membutuhkan situasi yang kondusif untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, aman, demokratis, patuh terhatap hukum dan konstitusi yang berlaku

1. Menyerukan kepada seluruh masyarakat wilayah III Cirebon untuk menghormati, bertoleransi, berdamai pada tiap-tiap perbedaan yang ada di masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku;
2. Menuntut kepada para aparat negara untuk mengusut segala tindak kekerasan yang terjadi di wilayah III Cirebon ini dengan adil dan beradab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menuntut kepada para aparat Negara untuk berbuat adil dan beradab kepada setiap warga negara tanpa melihat latar belakang agama, keyakinan, etnis, golongan, adat, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain;
4. Menuntut kepada aparat negara untuk menegakkan hukum, melindungi setiap warga negara Indonesia secara adil, beradab, aman dan nyaman tanpa melihat latar belakang agama, keyakinan, etnis, golongan, adat, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain;
5. Menyerukan kepada seluruh masyarakat wilayah III Cirebon agar tidak mengeksploitasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) untuk kepentingan apapun.

Cirebon April 2008,
Ttd.
AKAR DJATI

PP. Lakpesdam NU Jakarta, PC Lakpesdam NU Cirebon, PC Lakpesdam NU Majalengka, PC Lakpesdam NU Indramayu, PC LDNU Majalengka, Fahmina Institute, Forum Lintas Iman Cirebon (Forum Sabtuan), Budha Sasana, LBH Bandung, PMII Kabupaten Cirebon, MKAI, Gereja Kristen Pasundan (GKP) Bandung, PGIS, Desantara Depok, JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), PBHI Jabar, Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (PAKB2), Pesantren Al-Mizan Majalengka.

Sekretariat: PP. Al-Mizan Majalengka
Jln. Raya Timur No.456/2
Cibolerang, Jatiwangi 45454
Majalengka Jawa Barat

Video ini sekarang sedang ramai dibicarakan. Ahmadiyah sudah melaporkan masalah ini ke Mabes Polri, tapi entah mengapa tak ada pengusutan lebih lanjut dari Mabes Polri. Padahal sudah jelas-jelas orang yang berceramah itu menyerukan pembunuhan di muka umum.

Yang lucu adalah komentar dari MUI yang meminta agar diusut yang membuat video dan memposting video itu. Lho, bukannya yang harus diusut, bahkan yang harus ditangkap adalah yang ceramah? Kok aneh komentar dari MUI?

Silakan lihat sendiri video yang diberi judul “Khotbah Yang Mencoreng Citra Islam” dan silakan menilai sendiri dengan hati nurani. Buatku pribadi, ceramah itu sangat mengerikan. Ini bukan ceramah agama, tapi provokasi massa.

Apakah negara akan membiarkan dan justru mendukung sikap anti-negara, anti-Pancasila, dan seruan pembunuhan sebagaimana yang ada di video itu? Kalau pelakunya dibiarkan dan tidak diberikan efek jera kepada orang-orang semacam itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi.

Mungkin, kita akan berkata “Goodbye Indonesia, welcome Afghanistan…”
Berita terkait:
Beredar Video Anti Ahmadiyah
MUI minta  Selididik video anti-ahmadiyah

Bismillahirrahmanir Rahim
PERNYATAAN PERS PB JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
Tanggal: 28 April 2008

Jangan merusak citra dan nama Islam dengan membakar masjid-masjid

1. Kami menyesalkan rekomendasi Bakor Pakem yang sepihak, tidak adil, dan penuh penyesatan publik, karena setelah rekomendasi itu justru eskalasi penghancuran masjidmasjid yang dikelola Ahmadiyah di seluruh wilayah Indonesia lebih meningkat dari sebelumnya hingga mencapai 4 masjid, dan yang terakhir (kejadian semalam, 27/4) pembakaran masjid besar di Parakansalak Sukabumi.

2. Kami himbau kepada anak bangsa Indonesia yang cinta Islam yang tidak sependapat dengan Ahmadiyah, supaya janganlah merusak citra Islam yang teduh, selamat dan damai dengan membakar masjid-masjid yang dikelola oleh Ahmadiyah.

3. Kami mohon kepada pemimpin-pemimpin Islam yang berhati mulia untuk menyerukan serentak kedamaian total di Negara kita tercinta ini sehingga citra Islam, citra Al Qur’an kitab suci kita bersama dan citra Nabi Muhammad Rasulullah SAW dapat kita selamatkan dari orang-orang yang tidak menyukai Islam yang justru menginginkan Islam selalu perang dengan sesamanya.

4. Kami minta kepada pemerintah dan aparat keamanan Negara tetap adil, professional dan konsekwen dalam penegakan hukum untuk terciptanya stabilitas Negara dalam mencapai cita-citanya yang luhur.

5. Kami ingatkan kepada pengagas, pendorong, pendukung dan penandatangan SKB pelarangan Ahmadiyah, berfikirlah matang-matang demi Allah SWT yang kita sembah, apakah untuk menyelamatkan bangsa dan Negara ini, SKB akan menjadi obat atau racun? Di NTB, SKB terbukti menjadi racun yang berkepanjangan sehingga anak bangsa menjadi pengungsi yang terkatung-katung di Negaranya sendiri yang sudah merdeka.

6. Kami serukan kepada anggota-anggota Ahmadiyah yang tersebar di lebih 300 cabang di seluruh wilayah Indonesia agar banyak berdoa… berdoa.. berdoa, mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca Al Qur’an Suci dalam mendoakan keselamatan bangsa dan Negara kita tercinta ini. Ambillah pelajaran bahwa rumah yang dibakar itu adalah rumah Allah dan siapa yang membakar rumah Allah, maka mereka akan berperang dengan Allah Taala sendiri.

Jakarta, 28 April 2008
PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Shamsir Ali, SH
Jubir

Yang terjadi justru Jemaat Ahmadiyah mengalami 3 kejadian kekerasan, yaitu di Singaparna, Parung-Bogor, dan Parakan Salak-Sukabumi. Hari ini, Febi Yonesta, pengacara dari LBH Jakarta bersama anggota Jemaat Ahmadiyah membuat pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri.

***

Apa sih yang dikhawatirkan dari Ahmadiyah sehingga kebencian itu sedemikian meluapnya sehingga umat tak menabukan anarkisme dan kekerasan?

Apa yang terjadi terhadap pemahaman keagamaan saat ini yang menjadi begitu intoleran dan gemar melampiaskan anarkisme kemarahan? Bukankah Ahmadiyah sudah ada sejak sebelum NKRI dan sejak dulu pun tak ada kekerasan/anarkisme kepada mereka?

Link: Detikcom

Berikut ini petikan SMS-nya:

“Hr ini laporan dr bondowoso HT bersama MUI setempat bikin seminar propaganda syariat islam dan kilafah. memaki Pancasila, ternyata dihadiahi SKB. bsk mrk lanjut kampanye di Situbondo (atas biaya APBN via MUI ~ Depag? ini tragedi) manusiawi harus perspektif korban, bukan perpetrators dong pak,,, bisa dianggap genocide, canada-UK sdh mengecam RI soal ahmadiyah, selain sidang HR council tahun lalu di Jenewa soal serangan thd gereja2. hati nuraninya siapa pak? Ditaruh mana konstitusi, UU 12/2005 ttg hak sipil- 39/99 ttg HAM?”

***
Pada satu sisi, ada kelompok yang terus memprogandakan syariat Islam dan hendak mengganti Pancasila. Mereka memaki Pancasila dan sering melontarkan ancaman-ancaman anarkisme dan pembunuhan. Kelompok ini bebas berkeliaran dan justru sering mendapatkan tempat terhormat di masyarakat, suara mereka didengarkan dan dipertimbangkan pemerintah dengan takzim.

Sementara itu, ada kelompok masyarakat yang menjalankan ibadah dengan baik dan tidak pernah melakukan keonaran publik. Bahkan, kelompok ini terlibat dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Tetapi karena ancaman pihak pertama, kelompok ini terancam dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Inilah Jemaat Ahmadiyah.

Di dalam SMS itu, HT adalah Hizbut Tahrir Indonesia (Indonesia) dan MUI adalah Majelis Ulama Indonesia.

Mau ke mana Indonesiaku….?

***

SKB pelarangan Ahmadiyah belum dikeluarkan, tetapi anarkisme terhadap Ahmadiyah sudah dimulai. Ini benar-benar mengerikan.

Jangan pakai alasan bahwa mereka bertindak anarkis karena pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah! Itu alasan yang konyol dan akan menunjukkan bahwa secara mental dasar memang umat Islam suka mengancam, bersifat anarkis kalau ancamannya tidak dituruti.

Menurutku, siapapun yang menggerakkan penyerbuan dan melakukan penyerbuan adalah orang-orang jahat yang tidak punya nurani. Mereka lebih jahat dari penjahat karena mengatasnamakan kesucian dan kebenaran Tuhan.